Breaking News

"Berpolemik UU Nomor 7 Tahun 2017" Bawaslu Mitra Rekrut Perangkat Desa, Bupati Berhentikan

Rakor Pemilu beberapa waktu lalu.(foto:ist)
CahayaManado.co.id, Mitra - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu mulai berpolemik di Minahasa Tenggara (Mitra) khususnya terkait perekrutan Panwascam, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS. Ternyata di Mitra cukup banyak yang berasal dari Perangkat Desa, BPD dan Ormas.

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap menegaskan para ASN, Perangkat Desa, BPD dilingkup pemerintahan untuk mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan. Sumendap kemudian menindaklanjuti dengan memberikan edaran kepada semua kepala kecamatan dan hukum tua.

"Saya meminta seluruh ASN, Perangkat Desa dilingkup Pemkab Mitra mengundurkan diri dari penyelenggara Pemilu kalau tidak dipecat," tegas Sumendap pada Rakor Pemilu baru-baru ini.

Wakil Ketua DPC GAMKI Mitra, Ridel Lumintang S.Sos mendukung pernyataan Bupati Mitra ini, meminta agar Bawaslu Mitra menjelaskan terkait perekrutan Panwascam Tahun 2017 lalu yang sudah melarang terkait menduduki jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan termasuk BUMDes.

"Dalam perekrutan Panwascam lalu sudah dilarang dalam persyaratan, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Honorer dan yang menduduki jabatan pemerintahan ditolak komisioner Bawaslu. Tapi ternyata ada konspirasi dalam perekrutan yang diketahui hanya sebagian oknum yang digugurkan dan sebagian diakomodir. Ini preseden buruk dalam penyelenggaraan Pemilu Indonesia," ungkapnya.

Dirinya meminta Bawaslu Minahasa Tenggara agar meluruskan dan menjelaskan aturan UU Nomor 07 Tahun 2017 yang mengatur terkait dengan larangan menduduki jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan dalam mengisi penyelenggara Pemilu ditingkatan adhoc Panwascam dan PPD di Minahasa Tenggara.

" Dalam diskusi kami dari Gamki Mitra. Kami tidak mencari celah untuk menyerang Bawaslu tapi menginginkan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan benar dan terbuka agar benar-benar integritas penyelenggara terbukti di masyarakat," katanya.

Sementara Ketua Bawaslu Mitra Jobie Longkutoy menyatakan bahwa saat perekrutan Panwascam Bawaslu
 tidak menaruh persyaratan larangan menduduki jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakat itu untuk panwascam.

"Menduduki jabatan pemerintahan dan organisasi masyarakat. Berlandaskan UU Nomor 07 bukan berlandaskan Perbawaslu," katanya.

Sementara Rudi Pelalu salah satu peserta Rekrutmen Panwascam 2017 menegaskan untuk Pilkada Mitra, Pilpres dan Pilcaleg 2019 membantah apa yang pernyataan Ketua Bawaslu Mitra karena menurutnya persyaratan perekrutan Bawaslu Mitra dan Panwascam sama terkait larangan mengundurkan diri. Menurutnya bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur larangan menduduki jabatan pemerintahan dan ormas hanya sampai ditingkatan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara ditingkatan adhoc tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Dikatakan dalam UU bahwa terkait dengan Panwascam PPD merupakan lembaga adhoc diatur dengan Perbawaslu. Jadi kalau Ketua Bawaslu katakan tidak dari Perbawaslu namun dari UU landasannya apa karena di UU mengatur secara umum dan tegas mengatakan Panwascam PPD sampai PTPS diatur Perbawaslu," tukasnya.

Dirinya kemudian mempertanyakan pengisian jabatan lowong di Panwascam Touluaan sepeninggal Otnie Tamod yang menjadi Komisioner KPU Mitra.

"Bagaimana anggarannya dan efektivitas kinerja nanti bagaimana. Harus diketahui UU nomor 7 Tahun 2017 mengatur keseluruham," tukasnya. (***)

Tidak ada komentar