Breaking News

Wenur Hadiri Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016



Tomohon,CM- Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L Wenur menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN dan Aplikasi e-LHKPN. Kerjasama antara KPK dengan Pemkot Tomohon dan DPRD Tomohon, yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor DPRD Tomohon, Kamis (29/3).

Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L Wenur saat memberikan sambutannya mengatakan, "Di kota Tomohon ada 20 anggota dewan dan 156 pejabat daerah wajib lapor. Tidak ada yang terkecuali," tegas Wenur.

Lanjutnya, tingkat partisipasi jelang berakhirnya periode pelaporan LHKPN ini masih jauh dari harapan. "Mungkin banyak yang masih bingung karena sistemnya sekarang sudah on-line, beda saat masih manual kemarin," aku Wenur.

Bahkan menurutnya, upaya percepatan pelaksanaan pelaporan keuangan ini telah diinsiasi pihaknya sejak awal bulan."Kami telah menyurat ke KPK dan jadwal pelaksanaan sosialisasi ini sebenarnya tanggal 27 kemarin. Namun, karena ada sesuatu dan lain hal, bisa diselenggarakan sekarang," ujar Wenur.

Olehnya, dirinya berharap pelaksanaan kegiatan ini tak sebatas seremonial semata. Namun, semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan akuntabel dapat terlaksana. "Banyak selamat untuk kita semua, kiranya kegiatan ini dapat berjalan maksimal dan semua wajib berpartisipasi," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Deputi Bidang Pencegahan KPK Dias Abiasma menyatakan, instrumen LHKPN dijadikan pihaknya sebagai alat penentu mengambil rekomendasi dalam penentuan beberapa posisi strategis di pemerintah. "Misalnya, seleksi Hakim Agung. Bahkan, sejumlah Pemerintah Daerah telah menggunakan LHKPN sebagai alat pendukung lelang jabatan," kata Abiasma.

Ditambahkannya, periode pelaporan LHKPN berlangsung dari satu tahun pelaksanaan kegiatan kedinasan. "Efektif tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2017," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak, para anggota DPRD Kota Tomohon, Kepala Dinas dan seluruh pejabat yang masuk kategori wajib lapor. (micky)

Tidak ada komentar