Breaking News

Walikota JFE Hadiri Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016



Tomohon,CM-Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak didampingi Wakil Walikota Syerly A. Sompotan menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN dan Aplikasi e-LHKPN. 

Kegiatan ini bekerjasama antara KPK dengan Pemkot Tomohon dan DPRD Tomohon, yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor DPRD Tomohon, Kamis (29/3).

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak dalam sambutannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi seluruh pejabat jadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. "Semua kooperatif dan berinisiatif, artinya semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih haruslah menyeluruh," kata Eman.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah, untuk segera melakukan pengisian LHKPN. "Secara keseluruhan ada 2500 lebih pejabat daerah yang wajib melakukan LHKPN. Nah, deadline waktu tinggal dua hari, jangan sampai lewat. Semua wajib, Kepala Dinas, Kabag, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara SKPD hingga Camat," tegas Eman.

Sementara itu, Ketua Tim Deputi Bidang Pencegahan KPK Dias Abiasma menyatakan, instrumen LHKPN dijadikan pihaknya sebagai alat penentu mengambil rekomendasi dalam penentuan beberapa posisi strategis di pemerintah. "Misalnya, seleksi Hakim Agung. Bahkan, sejumlah Pemerintah Daerah telah menggunakan LHKPN sebagai alat pendukung lelang jabatan," kata Abiasma.

Ditambahkannya, periode pelaporan LHKPN berlangsung dari satu tahun pelaksanaan kegiatan kedinasan. "Efektif tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2017," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini para anggota DPRD Kota Tomohon, Kepala Dinas dan seluruh pejabat yang masuk kategori wajib lapor. (micky)

Tidak ada komentar