Breaking News

Senduk Dan Moningka Pimpin Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda APBD 2018


Tomohon,CM-Wakil Ketua DPRD Caroll J.A Senduk,SH didampingi Wakil Ketua Youddy Moningka,SIP memimpin rapat paripurna DPRD Dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD TA 2018 kota Tomohon. Rapat ini dihadiri para anggota DPRD kota Tomohon, bertempat di ruang sidang DPRD Kota Tomohon. Selasa (07/11/17).

Dalam rapat tersebut fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum .dan semua fraksi menyetujui dan menerima ranperda tentang APBD tahun 2018 kota Tomohon untuk dibahas lebih lanjut dengan beberapa catatan antara lain:

Fraksi Partai Golkar, "Pertama mengantisipasi surat edaran mendagri nomor 905/4723/SJ salah satunya poin pemanfaatn DAK untuk tahun 2017 supaya mempercepat penyelesaian kegiatan pada masing masing bidang DAK dengan berpedoman pada juknis yang telah ditetapkan oleh kementrian teknis terkait. kedua sumber-sumber PAD dari semua sektor agar dimaksimalkan."

Fraksi PDI-P, "Memberikan catatan pertama perencanaan APBD tahun 2018 memiliki acuab pedoman penyusunan dalam permendagri no 33 thn 2017, yang mengamanatkan agar APBD Kabupaten/Kota disinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka implememtasi pembangunan nasional untuk memenuhi nawa cita dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyatakat. Termasuk daerah kita kota Tomohon. Kedua fraksi memberi apresiasi atas ranperda APBD tahun 2018 yang sudah memberikan anggaran 20 % untuk pendidikan dan 10% untuk Bidang Kesehatan."

Fraksi Partai Demokrat, "Pertama pemerintah kota agar mempertimbangkan kenaikan angka RAPBD 2018 minimum 10 % dibandingkan tahin 2017 sebagaimana dilakukan tahun tahun sebelumnya. Kedua mengenai jumlah penduduk Kota Tomohon agar pemerintah dapat mensinkronisasikan dengan data dari Ditjen Dukcapil. Pemerintah perlu melakukan penyesuain angka angka yang ada untuk kepentingan dan kaitan dengan jumlah penduduk seperti jumalh penduduk miskin, BPJS, Pendapatan per kapita, Inflasi dan lain-lain yang dapat memperngaruhi angka-angka dalam penyusunan APBD."

Fraksi Partai Gerindra, "Pertama penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kedua  penyusunan APBD harus memnuhi prinsip tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatutan dan manfaat untuk masyarakat."

Hadir pula Dalam Paripurna ini sekretaris daerah kota Tomohon Ir Harold Lolowang, MSi dan jajaran pemerintah kota Tomohon.(micky).

Tidak ada komentar