Breaking News

Kecewa Terima Ijasah 'Aspal', Poluakan Kirim Surat Ke Presiden & Gelar Konfrensi Pers

Tomohon,CahayaManado.co.id-Setelah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo melalui Sekretariat Negara terkait dugaan kasus Ijasah Palsu S2 milik dari Meity Ritha Poluakan, S.Th, warga kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulut, yang dikeluarkan oleh Universitas Universitas Kristen Indonesia Tomohon pada tahun 2016 lalu. Pada hari ini Poluakan menggelar Konfrensi Pers dengan para Jurnalis biro Tomohon dari berbagai media baik cetak maupun elektronik, yang diselenggarakan di ABI Kelurahan Kakaskasen, Tomohon Utara. Senin, (28/8).

Dalam Konfrensi Pers tersebut, Poluakan yang didampingi oleh Dr.B A Supit dan Pdt.Eki Posumah, mengutarakan kasus ini kepada para Jurnalis. Sebelum kuliah saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja sebagai pedagang di pasar. Karena kerinduan untuk mengembangkan diri di bidang Teologi Kristen, saya mengawali kuliah S1 Teologi pada umur 39 tahun di Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). Lulus S1 pada tahun 2014, saya kemudian langsung melanjutkan kuliah S2. Untuk membiayai kuliah S2 saya yang cukup mahal saya kemudian menjual lapak dagangan saya dengan harapan selepas kuliah saya dapat segera bekerja sebagai dosen. Puji Tuhan walaupun keluarga saya bukan dari keluarga yang berada, namun suami saya sebagai sopir taxi tetap menunjang cita-cita saya dan tanpa mengeluh tetap berjuang untuk membiayai kuliah saya di samping sekolah anak-anak kami.

Namun Persoalan berat muncul ketika sekitar bulan April 2016 saya menerima ijazah Magister saya dan mendapati bahwa ternyata ijazah tersebut dianggap ilegal karena tidak terdaftar di PDPT dan tidak ditandatangani oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon, di mana saya kuliah, padahal saya sudah diterima untuk mengajar sebagai dosen di STT Transformasi Indonesia di Manado.

Saya sudah berusaha meminta penjelasan dari pihak pengurus Program Pascasarjana UKIT namun tidak menerima jawaban yang memuaskan dan mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena itu masalah ini telah saya laporkan ke pihak berwajib. Hingga saat proses pelaporan saya sudah di tingkat kejaksaan.

Adapun sejumlah keganjilan dalam proses belajar mengajar di Program Pascasarjana UKIT diantaranya proses Seminar Proposal dan Pembimbingan Tesis tidak dilaksanakan sesuai peraturan. Dalam hal ini mahasiswa yang berjumlah 87 orang (1 orang program Doktoral dan 86 orang Program Magister), hanya dibimbing oleh 3 orang dosen, yaitu: Dr.Albert O. Supit, D.Th sebagai Direktur Program Pascasarjana, Dr. H.W.B. Sumakul sebagai Kaprodi S2 dan Dr. Hein Arina Sebagai Kaprodi S3, padahal sesuai peraturan 1 orang dosen hanya dapat membimbing maksimal 7 orang mahasiswa. Dengan demikian kami tidak menerima bimbingan sebagaimana seharusnya, alhasil tesis yang dibuat banyak yang tidak memenuhi syarat.

Ujian Tesis dilaksanakan tanpa SK Rektor selama 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 16, 17, 18 Maret 2016. Wisuda langsung dilaksanakan tanpa proses perbaikan tesis, sehari setelah ujian, yaitu tanggal 19 Maret 2016, juga tanpa SK Rektor dan pelaksanaannya bukan dalam bentuk rapat senat terbuka melainkan hanya upacara wisuda, dengan biaya yang telah di keluarkan kurang lebih 35 juta rupiah sudah termasuk biaya ujian dan wisuda.

Proses ujian tesis yang tidak memenuhi syarat, yaitu satu orang dosen menguji langsung 5 orang mahasiswa (foto terlampir). Ijazah Magister keluar sekitar 1 bulan setelah ujian, walaupun tetap menggunakan logo UKIT tapi tidak ditandatangani oleh Rektor. Ijazah hanya ditandasahkan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Dr. Oditha R. Hutabarat, M.Th dan Direktur Program Pascasarjana Dr. A.O. Supit, M.Th.

Walaupun sudah memegang Ijazah Magister status saya di PDPT masih sebagai mahasiswa aktif (data terlampir).

Semoga Presiden Jokowi beserta Instansi terkait mendengar tentang berbagai persoalan yang menimpa beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia yang terancam ditutup. Dalam keprihatinan mendalam saya harus katakan bahwa UKIT juga sebagai salah satu Universitas kebanggaan kami masyarakat Sulut, terancam ditutup, yang pasti dampaknya akan dirasakan oleh ribuan mahasiswa yang sementara menuntut Ilmu di UKIT. Sebagai almamater UKIT melalui surat ini saya terdorong untuk menjelaskan kepada Bapak Presiden bahwa kisruh persoalan UKIT sebenarnya bermuara di Program Pascasarjana. Mal-proses pendidikan di Program Pascasarjana sebagaimana yang saya alami seperti penjelasan di atas ternyata telah berlangsung selama bertahun-tahun ketika UKIT dipimpin oleh Rektor sebelumnya Dr. Hein Arina. Persoalan terjadi ketika di bawah pimpinan Rektor yang baru, Yopie AT Pangemanan, S.Pd, M.M, Program Pascasarjana ini hendak ditertibkan.

Hal ini mendapat perlawanan dari pihak pengurus Pascasarjana yang berujung pada beberapa kali usaha pemecatan Rektor. Padahal secara kasat mata dibawah pimpinan Rektor Yopie A.T. Pangemanan, S.Pd, M.M, UKIT sangat berkembang bahkan telah mengukir prestasi Nasional.

Bapak Presiden mungkin bertanya-tanya mengapa dari puluhan orang lulusan Pascasarjana UKIT hanya saya sendiri yang berani mengangkat kasus ini ke publik bahkan telah melaporkan pengurus Pascasarjana ke pihak berwajib.

Hal ini terjadi karena semua teman seangkatan saya adalah berprofesi sebagai pendeta, di mana ketiga dosen yang sekaligus pengurus inti dari Program Pascasarjana UKIT adalah sebagai atasan mereka dalam organisasi gereja kami GMIM, sebagai pemilik UKIT. Jika mereka ikut melaporkan persoalan ini, pekerjaan pelayanan mereka di gereja akan terganggu karena bukan rahasia lagi bahwa mereka dapat diintimidasi oleh oknum-oknum yang menjadi atasan mereka jika didapati berseberangan pendapat.

Setelah menjelaskan duduk persoalan yang saya hadapi sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mengharapkan bahwa Surat Terbuka yang saya dapat menjadi perhatian Bapak Presiden, didalamnya saya juga hendak bermohon agar Bapak Presiden dapat mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan UKIT yang adalah salah satu kebanggaaan masyarakat Sulut jangan sampai ditutup. Saya juga bermohon agar proses laporan saya di POLDA Sulut tentang mal-proses pendidikan yang terjadi di Program Pascasarjana UKIT boleh mendapat pengawasan dari Bapak Presiden sehingga Program Pascasarjana UKIT boleh ditertibkan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Surat terbuka untuk Presiden telah di serahkan dengan tembusan di Menteri Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaaan Agung Republik Indonesia, Komisi III DPR RI, Komisi VIII DPR RI, Komisi X DPR RI, dan Ombudsman RI. (Red)

Sumber: (Meity Ritha Poluakan, S.Th)

Tidak ada komentar