Breaking News

Walikota JFE Beri Apresiasi, Empat Fraksi Setujui Ranperda LPJP APBD T/A 2016

Tomohon, CahayaManado.co.id - Pemerintah bersama dengan DPRD Kota Tomohon, melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kota Tomohon. Yang di diselenggarakan bertempat di ruang rapat kantor DPRD Kota Tomohon. Jumat, (21/7).

Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky Wenur didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Carrol Senduk, SH. dan Youdy Moningka, SIP.

Pada Rapat Paripurna ini, keempat fraksi yang ada di DPRD Kota Tomohon yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir para fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Kota Tomohon untuk dijadikan Peraturan Daerah Kota Tomohon.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak bersama Pimpinan DPRD Kota Tomohon menandatangani berita acara persetujuan bersama Walikota Tomohon dengan DPRD Kota Tomohon terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Kota Tomohon.

Dalam pendapat akhirnya, Walikota Tomohon menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tomohon, melalui fraksi-fraksi DPRD yang dengan penuh kesungguhan telah mengkritisi, menanggapi, bahkan memberikan masukan-masukan baik salam tahapan penyampaian, tahapan pemandangan umum sampai penyampaian laporan badan anggaran dan pendapat akhir fraksi.

Ia juga mengemukakan beberapa hal terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016.

"Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 ini telah melalui mekanisme seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dan mendapat opini Unqualified Opinion (Wajar Tanpa Pengecualian)." Ucapnya.

Lanjut Walikota, untuk hasil temuan dalam laporan pemeriksaan BPK RI. "Sementara ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen atas rencana aksi pemerintah Kota Tomohon yang telah disampaikan ke pihak BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara." Jelasnya.

Hadiri dalam Paripurna diantaranya, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak., Wakapolres Tomohon Kompol. Dewa Made Palguna, SH. SIK., Mewakili Dandim 1302 Minahasa Lettu. Inf. Sulistyo (Pasi Ops Kodim 1302 Minahasa), Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold V. Lolowang, M.Sc., Jajaran Pemerintah Kota Tomohon juga Para Camat dan Lurah se- Kota Tomohon. (Micky)

Tidak ada komentar