Breaking News

Pungli Sebesar 116 Juta, JFP Dieksekusi Ke Lapas Tumingting.

Tomohon, CahayaManado.co.id - Kembali lagi salah satu Birokrat di Pemerintahan Kota Tomohon tersandung masalah hukum, Birokrat tersebut ialah JFP alias Jery Frits Patilima,SH,MH. JFP terpidana perkara tindak pidana korupsi Ijin Usaha Pertambangan.

Pada Senin (29/5/17), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon melalui Jaksa Eksekutor, mengeksekusi terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Tuminting (Lapas).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon Moch Noor HK.SH MH di dampingi oleh Kasie Intel Wilke Rabeta, SH kepada sejumlah wartawan usai mengeksekusi terpidana mengatakan,

“Terpidana JFP dijemput oleh tim eksekutor Kejari Tomohon di rumahnya sekitar Pukul 20.00 WITA tanpa ada perlawanan, dan terpidana sendiri tidak menyatakan banding sehingga dinyatakan inkra,” kata Noor.

“Dan dari pihak Jaksa pun telah menerima putusan hakim tersebut, ada beberapa kali permintaan agar tidak dilakukan eksekusi, tetapi karena putusannya sudah inkra apapun tantangannya harus tetap dilaksanakan,” jelasnya.

Diketahui terpidana telah diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor Manado, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 3 jo pasal 18 uu no. 31 thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP. Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan penjara, serta dibebankan terpidana membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 100 jt subsidiair 1 bln penjara serta denda sebesar 25 jt subsidiair 1 bln penjara.

Terpidana telah melakukan pemungutan biaya ijin usaha pertambangan dari 5 perusahaan penambang galian c sebesar Rp 141 juta yg tidak sesuai ketentuan (pungli) dimana terpidana menyalahgunakan kewenangannya selaku kadis pertambangan kota tomohon thn 2013 dgn menerbitkan IUP padahal hal tersebut merupakan kewenangan walikota. dan terpidana juga tidak menyetorkan PNBP untuk pengurusan IUP ke daerah/negara. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25 juta dan pungutan tidak sesuai ketentuan (pungli) sebesar Rp. 116 juta.

Sebelum menjabat Kadis Pertambangan Kota Tomohon, terpidana pernah menjabat sebagai Sekwan Kota Tomohon dan jabatan terakhir selama proses pemeriksaan oleh kejari tomohon adalah staf ahli walikota tomohon. Terpidana juga pernah menjadi terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan mobil dinas saat menjabat sebagai Pengguna Anggaran di Sekwan Kota Tomohon. Dan saat ini kasus tersebut dalam tahapan Kasasi di MA.(micky/ KI-WR)

Tidak ada komentar