Breaking News

Wujudkan UHC 2019, JFE Terus “Genjot” SKPD Terkait.

 

TOMOHON, CahayaManado.co.id - Guna tercapainya Universal Health Coverage Tahun 2019, sejalan dengan program Pemerintah Pusat dalam merealisasikan program nawa cita Presiden RI, dimana telah menjadi target bahwa paling lambat 1 januari 2019, universal coverage dapat dicapai. Artinya seluruh warga negara indonesia telah mendapat jaminan kesehatan melalui program-program BPJS.

Hal tersebut terus diwujudkan salah satu Kabupaten/Kota di sulawesi utara, yakni Kota Tomohon yang merupakan daerah yang pencapaian universal coverage tertinggi, yaitu mencapai 84,80% dari total penduduk 105.198 jiwa.
Pemerintah Kota Tomohon mengadakan kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon di Ruang kerja Walikota Tomohon. Selasa, (7/3).

Dalam kesempatan tersebut Walikota Tomohon menyampaikan harapan bahwa sebelum 1 januari 2019, Kota Tomohon boleh mencapai universal coverage 100%. "Saya memberikan tantangan kepada BPJS dan instansi pemerintah terkait, kalau boleh akhir 2017 tomohon telah mencapai universal coverage 100%", tegas eman.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Wilayah Tondano dan Tomohon, drg. Nora D. Manurung, MPH.AAK, menjelaskan bahwa untuk mencapai Universal Health Coverage Tahun 2019, ada 3 unsur yang berperan penting: Pemerintah Daerah (yang mendaftarkan masyarakat tidak mampu ke program JAMKESDA), Pemberi Kerja, yang wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya, dan masyarakat mampu yang mendaftarkan diri dan anggota keluarga secara mandiri.

Namun, dalam upaya mencapai hal tersebut ditemui juga beberapa kendala antara lain: masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, validitas data penduduk yang belum sesuai keadaan sebenarnya, dan pemahaman masyarakat akan keuntungan program BPJS yang kurang. Disamping itu, yang menjadi permasalahan juga adalah masih terdapatnya peserta JKN-BPJS yang menunggak. juga adanya perlakuan instansi atau pihak swasta seperti rumah sakit yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam kesepakatan antara BPJS dan pihak rumah sakit.

Untuk hal ini Manurung meminta kepada masyarakat, apabila ada pengeluhan-pengeluhan atas pelayanan yng diberikan oleh Rumah Sakit agar menyampikannya kepada pihak BPJS untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, BPJS berharap adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan yang ada di kota Tomohon.

Menanggapi hal itu, Walikota Tomohon memberikan apresiasi kepada BPJS atas upayanya memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Tomohon. Bahkan dalam forum tersebut Walikota meminta kepada perangkat daerah yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan & Capil, Dinas Tenaga Kerja serta BPMPTSP, untuk bekerjasama dengan BPJS dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
Walikota menambahkan bahwa pemerintah kota tomohon mendukung sepenuhnya program-program BPJS, bahkan siap menyediakan sarana penunjang seperti kantor BPJS.

"Pemerintah akan menyediakan ruangan khusus bagi BPJS pada kantor pelayanan publik yang dalam waktu dekat akan segera dibangun dan rencananya selesai pertengahan tahun ini, karena pelayanan BPJS juga merupakan bagian Pelayanan Publik, dimana Peningkatan pelayanan publik akan menjadi salah satu leading sektor Pemerintah Kota Tomohon di tahun 2017 ini", tandas Eman.

Hadir juga dalam pertemuan ini Asisten I Dra. Truusje Kaunang, Kadis Kependudukan & Capil Ir. Royke Roeroe, Kadis Sosial dr. Jhon Lumopa, Kadis Kesehatan dr. Deesje liuw, M.Biomed,Kadis Tenaga Kerja Jeane Bolang, Sh, Kadis Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ir. Nova Rompas, Kabag Humas & Protokol Christo P Kalumata, SSTP dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Jhon Sonny Liuw, serta jajaran BPJS Kesehatan. (Micky)

Tidak ada komentar