Breaking News

Tiap Peserta Pramuka Diminta Rp 5,5 Juta “Tidak Ada Bantuan Pemerintah”






CAHAYAMANADO.COM
Presiden
RI telah membuka kegiatan Jambore Nasional tahun 2016 pada beberapa hari
sebelumnya, namun sejumlah orang tua murid
dari Peserta Pramuka yang mewakili Kota Tomohon merasa keberatan dan kecewa
dengan Keputusan Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Tomohon, yang meminta setiap
peserta untuk menanggung dengan dana pribadi.





 Sementara Kwarcab dibeberapa Kabupaten/Kota
lainnya di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat bantuan dana dari Pemerintah,
sedangkan Kwarcab Kota Tomohon hanya dibebankan kepada para peserta kegiatan.





Kepada wartawan, salah
satu orang tua murid yang namanya tidak mau dipublikasikan mengaku kecewa
dengan keputusan kwarcab yang ada di kota Tomohon, selain meminta dana kurang
lebih Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada tiap peserta,
mereka diperintahkan menjalankan Kartu sahabat/kawan.





"Mungkin kalau
ekonomi yang berkecukupan, tidak apa-apa mengeluarkan dana sebanyak ini,
sedangkan kami, masih hidup dibawah garis kemiskinan. Kami akui, belum mampu
mengeluarkan dana sebanyak ini." Ujarnya, Senin (15/8/2016).





Mereka juga menyesalkan
kepada Pemerintah Kota Tomohon yang tidak memberikan bantuan kepada Kwarcab
Kota Tomohon. "kenapa Pemkot Tomohon tidak membantu, sedangkan Pemerintah
Kab/kota lainnya telah memberikan bantuan kepada kwarcab setempat. Kami menilai
apakah ini karena berbeda pandangan Politik pada saat Pilkada 2015 lalu."
ungkapnya.





Diharapkan kedepan Pemkot
Tomohon boleh membantu kegiatan seperti ini, demi kemajuan generasi muda dan
dunia Pendidikan di Kota Tomohon terutama bidang kepramukaan.





"Pramuka adalah wadah
untuk generasi muda dalam membina mental dan menyalurkan bakat untuk
kepentingan Bangsa dan Negara, bukan dimanfaatkan sebagai wadah kepentingan
Politik." ujarnya.





Ia menambahkan, buat para
pengurus agar tidak menggiring Pramuka Kota Tomohon  pada urusan politik
dan akhirnya Pramuka menjadi terbengkalai dan tidak dilirik oleh Pemerintah.






(***)

Tidak ada komentar