Breaking News

Prona Gratis, Polres Minsel-Mitra: Laporkan Dugaan Pungli, Oknum Camat Siap Diperiksa Polda





Kapolres Minsel-Mitra foto bersama awak media usai diwawancarai

CahayaManado.com, 
RATAHAN
 – Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara (Minsel-Mitra) meminta kerjasama jurnalis dan masyarakat untuk dapat menginformasikan dugaan pungutan liar proyek operasi nasional agrarian (Prona). Baik itu pejabat pemerintah desa, kecamatan sampai pihak kantor wilayah BPN jika ada laporan akan ditindaklanjuti pihak Polres-Minsel Mitra. 





“Bisa dicek desa mana yang dapat Prona bisa di pantau masyarakat desa itu, tolong dicek akan kami tindaklanjuti,” kata Kapolres Arya Perdana SH, SIK, MSi didampingi AKP M alli Tahir SH, Kasatreskrim kepada sejumlah wartawan, Jumat (5/8).





Menurutnya jika ada kejadian melanggar hukum akan diproses secara cepat agar opini masyarakat tidak berkembang. 





“Yang paling inti penanganan jadi tidak ada opini berkembang. Dan sejauh ini kasus yang diproses cepat. Misalnya, kalau untuk kasus pembunuhan kurang dari 24 jam oknum pelaku kejahatan sudah ditangkap,” ungkapnya. 





Sementara camat Tombatu Timur berinisial JW yang ramai dibicarakan dalam grup facebook Manguni TEAM123 Reskrimun terkait dugaan pungutan liar (Pungli) Prona yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam mengambil kebijakan. Dirinya mengaku memiliki bukti yang sah dan siap dipanggil pihak Polda. 





“Biar nanti dorang pangge pakita supaya dapa tau itu orang sapa (pelapor), biar jo iya-iya. Saya tidak masalah, kami punya bukti-bukti kesepakatan camat dan hukum tua. Tidak masalah nanti Polda panggil,” ungkapnya kepada CahayaManado.com belum lama ini. 





Sekadar diketahui, dalam pelaksanaan kegiatan Prona semua biaya, biaya pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan tanah adalah gratis dengan ketentuan semua persyaratan telah lengkap dan benar. Biaya yang timbul akibat persyaratan yang harus dipenuhi adalah tanggung jawab pemohon. Sumber anggaran Prona dari APBN yang dialokasikan dalam DIPA Kantor Pertanahan kabupaten maupun kota, pada program pengelolaan pertanahan. (rl)

Tidak ada komentar